Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten Wonogiri

Bagian identitas

Jenis entitas

Badan Korporasi

Nama resmi

Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten Wonogiri

Nama paralel

Standar Nama berdasarkan ketentuan lain

Nama lain

Kode unik organisasi

Bagian deskripsi

Tanggal keberadaan lembaga

Sejarah

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda sudah dilakukan perpindahan penduduk yang dikenal dengan Kolonisasi. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1947 perpindahan penduduk menjadi urusan Kementerian Perburuhan dan Sosial, dengan Menteri bernama Dra. SK Tri Murti. Pada tahun 1948 kegiatan ini menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri dan sebagai Menteri adalah Dr. Sukirman. Setelah Kementerian Pembangunan dan Pemuda dilikuidasi pada saat dijabat oleh Menteri Supeno kemudian istilah Kolonisasi diganti dengan Transmigrasi.
Menjelang akhir tahun 1950 tepatnya tanggal 12 Desember, dimulailah perpindahan dan penempatan transmigrasi sebanyak 23 KK (77 jiwa) dari Kecamatan Bagelen, Karisidenan Kudu ke Sukadana Lampung. Pemberangkatan transmigran ini, kemudian dijadikan sebagai dasar Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi, karena merupakan pemberangkatan dan penempatan transmigran ke luar Jawa yang pertama kali sejak Indonesia merdeka. Sehinggga setiap tanggal 12 Desember diperingati sebagai Hari Bhakti Transmigrasi. Urusan ketransmigrasian sejak tahun 1950 ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pembangunan Masyarakat, dengan Menteri Soegondo Djoyopuspito.
Tahun 1951, Program Transmigrasi urusan Kementerian Sosial dengan Menteri Haryadi dan selanjutnya terjadi pergantian Menteri secara berturut-turut yaitu Dr. Syamsudin, H. Anwar Tjokro Aminoto, R.P. Suroso, Sudibyo, K.H Fatah Yasin, H. Mulyadi Djoyomartono. Dengan keberadaan Kementerian ini, Kantor Jawatan Transmigrasi mulai dirintis dan berdiri secara resmi pada tahun 1953 yaitu ketika terjadi peralihan tanggung jawab pada Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor BU-1-7-2/501 Tanggal 17 Februari 1953 tentang Peraturan dan Tugas, Susunan Jawatan Transmigrasi.
Pada tahun 1957 urusan ketransmigrasian ditangani Menteri Muda Urusan Transmigrasi dengan Menteri Dr. F.L. Tobing sampai bulai ke-7. Setelah bulan ke-7 sampai bulan Februari 1960 urusan ketransmigrasian berada di bawah Menteri Muda Transmigrasi Koperasi Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopeda) dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21/1960 dan dipimpin oleh seorang Menteri Muda Mayor Jenderal TNI Achmadi.
Selama berada di bawah Mayor Jenderal TNI Achmadi, Kementerian Transmigrasi mengalami pergantian secara berturut-turut. Antara lain tahun 1960 Transmigrasi berada di bawah urusan Kementerian Transmigrasi Koperasi dan Pemuda, tahun 1962 Program Transmigrasi masuk kembali di bawah urusan Menteri Transmigrasi Koperasi dan Pemuda, selanjutnya tahun 1964 menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi dan Koperasi.
Pada masa Kabinet Ampera tahun 1966, Program Transmigrasi menjadi tanggung jawab Deputi Menteri Bidang Transmigrasi, dengan Menteri Laksda (L) Sujono Suprapto. Namun hal ini tidak berlangsung lama, satu tahun berikutnya, program transmigrasi menjadi urusan Departemen Transmigrasi dan Koperasi dengan Menteri Letjen TNI M. Sarbini serta disempurnakan lagi di bawah Menteri Transmigrasi Veteran dan Demobilisasi sampai tahun 1968. Pada Masa Kabinet Pembangunan I (1969 – 1973) berganti lagi di bawah Departemen Transmigrasi dan Koperasi.
Pada masa Kabinet Pembangunan II – III, transmigrasi berada di bawah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Depnakertranskop) sejak tahun 1973 – 1983. Ketika masa Kabinet Pembangunan IV sampai dengan tahun 1993 menjadi Departemen Transmigrasi. Selain itu juga terdapat penyempurnaan istilah Jawatan diganti menjadi Kantor Departemen dan pembentukan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi di setiap Provinsi , salah satunya Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1993 juga terjadi penyempurnaan lagi menjadi Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (Deptran dan PPH) sampai tahun 1999.
Berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/1993
Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Jawa Tengah memiliki 30 Kantor Departemen (Kandep) Transmigrasi dan PPH yang terdapat di beberapa Kabupaten / Kotamadya, salah satunya adalah Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten Wonogiri.
Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten Wonogiri pada awal tahun 1950-an sebagai Kantor Transmigrasi Rayon Surakarta berdasarkan SK Kepala Jawatan Transmigrasi Pusat Nomor U.1-59-2 tanggal 14 September 1953 tentang Peraturan Jawatan Transmigrasi dijelaskan struktur organisasi Kantor Jawatan Cabang terdiri dari Kepala Bagian Penyelenggaraan, dan Bagian Umum. Dalam pelaksanaan operasional Bagian Penyelenggaraan dibantu 2 (dua) seksi yaitu Seksi Usaha dan Seksi Perlengkapan, Seksi Keuangan dan Seksi Statistik.
Pada tahun 1965 ketika berada di bawah Deptranskopeda lembaga ini bernama Kantor Direktorat Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi Dati II Wonogiri dan pada tahun 1966 – 1978 diganti menjadi Kantor Direktorat Transmigrasi Kabupaten Wonogiri. Pada Periode tahun 1978 – 1983 lembaga ini menjadi Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH Nomor: KEP.100/MEN/1993 tanggal 30 November 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi dan PPH, Kantor Departemen Transmigrasi Dan PPH di Kabupaten/Kotamadya dibedakan atas dua jenis :
1. Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten/Kotamadya Daerah asal di Kabupaten/Kotamadya yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kantor Departemen Daerah Asal
2. Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten/Kotamadya Daerah Transmigrasi di Kabupaten/Kotamadya yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kantor Daerah Transmigrasi.
Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten Wonogiri dibentuk dengan pertimbangan sebagai daerah asal transmigrasidan berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Jawa Tengah dengan Struktur Organisasi terdiri dari:
1. Kepala
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Empat Kepala Seksi yaitu

  • Seksi Program dan Evaluasi
  • Seksi Pengerahan
  • Seksi Pendaftaran dan Seleksi
  • Seksi Pemindahan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, tugas dan fungsi instansi ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, dengan Perda Nomor 3 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri dan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 278 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri, urusan transmigrasi merupakan Sub Bagian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu Sub Bidang Mobilisasi, Pendidikan dan Transmigrasi, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. Bidang Transmigrasi membawahi 2 seksi yaitu:
1. Seksi Penyiapan Transmigrasi
2. Seksi Penempatan Transmigrasi

Tempat

Status hukum

Fungsi, jabatan, dan aktivitas

Mandat/sumber kewenangan

Struktur internal/genealogi

Konteks umum

Bagian relasi

Bagian kontrol

Kode unik pencipta

Kode unik lembaga

Aturan dan/atau konvensi yang digunakan

Status

Tingkat kedetilan

Tanggal pembuatan, revisi, dan penghapusan

Bahasa

Tulisan

Sumber

Catatan mengenai pemeliharaan